27 Oktober 2008

Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Wanita Pertama di Indonesia yang Dipilih Langsung

Sempat Gundah ketika Disudutkan dengan Isu SARA - Ratu Atut Chosiyah bakal menjadi gubernur wanita pertama di Indonesia yang dipilih secara langsung. Ini jika suaranya dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Banten yang dihelat Minggu (26/11) lalu benar-benar tak terkejar oleh tiga pasangan lain. Bagaimana dia menyiapkan strategi kemenangannya?

Suara pasangan Atut-H M. Masduki hingga kemarin belum terkejar. Berdasarkan data di KPUD Banten hingga pukul 21.40 tadi malam, pasangan incumbent itu telah mengantongi 1.414.569 suara, atau sekitar 40,2 persen.


Rival terberat Atut, yakni pasangan Zulkieflimansyah-Marissa Haque, harus puas di urutan kedua dengan perolehan suara 1.155.849 atau (32,9 persen).


Kemarin sekitar pukul 13.15, Jawa Pos mendatangi rumah Atut yang megah di Jl Bayangkara, Cipocok Jaya, Serang, Banten. Rumah itu berdiri di atas lahan seluas 30 m x 100 m. Di halaman depan tumbuh berbagai tanaman hijau nan asri. Di areal parkir belakang terlihat beberapa mobil. Di antaranya Toyota Alphard, Mercedes-Benz, Nissan New Terrano, Toyota Land Cruiser, dan Kijang Innova.


Sayang, hari itu Atut bersiap-siap mendatangi sidang paripurna di DPRD Banten terkait jabatannya sebagai Plt gubernur Banten. Karena itu, dia tak bisa lama berbincang dengan Jawa Pos.


"Saya harus ke DPRD menghadiri sidang paripurna," kata wanita yang masih tampak cantik di usia 44 tahun itu. Gurat-gurat bahagia terpancar kuat di wajahnya.


Ketika ditanya seputar aksi sekelompok masyarakat yang memprotes keabsahan Pilgub Banten karena sejumlah orang tak bisa mencoblos, Atut menganggapnya sebagai hal biasa. "Itu bagian dari dinamika politik yang bisa terjadi. Itu persoalan klasik," kata putri H Tubagus Hasan Sohib, ketua Persatuan Pendekar Persilatan Seni Budaya Banten Indonesia itu. Atut yakin semua itu bisa dia lalui dengan baik.


Wanita yang pernah mendapat penghargaan Anugerah Citra Kartini 2003 itu mengawali jenjang politik ketika menjadi cawagub, mendampingi H Djoko Munandar maju dalam Pilgub Banten 2001. Kala itu, majunya Atut sebagai Wagub sempat ditentang sekelompok masyarakat. Mereka mempersoalkan naiknya perempuan menjadi pemimpin di daerah.


Tapi, suara yang menolak Atut ternyata jauh lebih kecil daripada yang mendukung. Pasangan Djoko Munandar-Atut akhirnya berhasil memenangi Pilgub Banten 2001. Dalam perjalanannya, Djoko dijebloskan ke tahanan karena tersangkut kasus korupsi. Akhirnya, Atutlah yang harus menggantikannya sementara sebagai Plt gubernur Banten.


Sejak itulah, energi Atut lebih terforsir untuk menjalankan roda pemerintahan sebuah provinsi yang baru berdiri, hasil pemekaran dari Provinsi Jawa Barat itu. Waktu untuk keluarga pun menjadi berkurang. Beruntung, dalam menjalankan tugasnya, Atut mendapat dukungan penuh sang suami, Hikmat Tomet dan tiga anaknya (Andika Hazrumy, Andriana Aprilia, dan Ananda Trianh Salichan). "Kuncinya adalah saling pengertian," kata wakil bendahara DPP Partai Golkar itu.


Kini Atut hampir pasti dilantik sebagai gubernur Banten. Bagaimana dia mengomentari pasangan Zulkieflimansyah-Marissa Haque yang menjadi lawan beratnya? "Saya sudah ditelepon oleh Pak Zul. Beliau memberikan ucapan selamat," kata mantan Dirut PT Sinar Ciomas Putra Utama itu. Atut mengatakan, dalam telepon Zulkiefli menyatakan siap membantu proses pembangunan Banten. "Beliau akan membantu melalui posisinya yang kini masih menjadi anggota Komisi VI DPR," ujarnya.


Atut menambahkan, sejak awal dia memang dekat dengan Zulkiefli. "Relasi saya dengan Pak Zul itu tidak hanya karena kenal setelah melalui proses Pilkada Banten ini," katanya. Tetapi, lanjutnya, dalam proses pembangunan Banten selama lima tahun, dia terus berkoordinasi intensif dengan Zulkiefli, khususnya terkait program pembangunan daerah yang membutuhkan kebijakan di tingkat parlemen.


Bagaimana Marissa? Atut mengaku, hingga saat ini memang belum pernah berkomunikasi secara langsung dengan Marissa. "Kami tidak ada masalah. Suatu saat kalau bertemu, pasti akan saya sapa duluan," tuturnya.


Ketika ditanya soal persiapannya dalam Pilgub Banten, Atut mengaku hanya perlu waktu satu tahun. Ini untuk mempersiapkan tim sukses dan strategi pemenangannya. Atut yang didukung koalisi tujuh partai (PDIP, Partai Golkar, PDS, PBB, PKPB, PBR, P. Patriot) juga memanfaatkan jasa konsultan politik dari Denny J.A., direktur eksekutif LSI (Lingkaran Survei Indonesia).

Penerima anugerah Bintang Manggala Karya Kencana itu mengaku, selama menjalani proses politik di Pilgub Banten sempat merasa gundah. Tepatnya ketika diserang dengan isu bahwa dirinya telah mendirikan gereja di setiap kecamatan di Provinsi Banten. "Black campaign kepada saya itu mengalir sangat deras sejak satu setengah tahun lalu, bahkan sebelum proses pilkada ini berlangsung," katanya.

Tekanan dari rival politik yang menyudutkan itu membuat Atut merasa perlu menginstropeksi diri. "Barangkali, saya pernah menyakiti atau juga menyalahi ketentuan," tuturnya. Namun, jika memang yakin tidak melakukan, dirinya hanya bisa bersikap pasrah menghadapi ujian tersebut.

Ada persiapan khusus menjelang pelantikannya? Atut mengatakan tidak ada. Dia juga mengaku merasa biasa-biasa saja. "Datar-datar saja seperti hari-hari biasa," kata wanita yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha sukses di Banten itu.

Atut mengatakan mencoba ikhlas menerima segala kemungkinan yang terjadi. "Lagi pula, kalau Tuhan berkehendak mengangkat derajat seseorang, tidak ada kekuatan satu pun yang mampu menghalangi," ujarnya. "Karena itu, saya merasa diberi ketenangan di tengah terpaan cacian, cercaan, dan makian," imbuhnya. (*)
Sumber: Jawa Pos, 30 November 2006

Berpolitik, PNS Langsung Pecat


JAKARTA - Ini peringatan keras bagi para pamong praja. Jika masih ingin jadi pegawai negeri sipil (PNS), mereka harus jauh-jauh dari aktivitas politik.

Jika terbukti menjadi anggota parpol, Depdagri memastikan langsung dipecat. Tidak ada toleransi, kalau terbukti maka tindakan tegas itu pasti dilakukan, ujar Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Progo Nurdjaman di kantornya, Rabu (25/4).

Progo meminta setiap gubernur dan kepala daerah benar-benar memantau anak buahnya. Tanpa netralitas, kewibawaan pemerintah akan jatuh, ujarnya.

Dasar hukum yang digunakan Depdagri adalah UU 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian terutama pasal tiga sampai pasal lima. Kami khawatir jika PNS menjadi anggota parpol, maka konsentrasinya akan terganggu dan menguntungkan golongannya saja, katanya.

Mantan Dirjen Otonomi Daerah itu menambahkan, menjelang pemilu 2009 netralitas PNS memang sedang jadi pertaruhan. Sebab, banyak yang mengincar abdi negara itu menjadi bagian dari kekuatan politik parpol. Itu tidak bisa dibiarkan. Inspektorat Jenderal (Depdagri) juga telah bergerak memantau di daerah, kata Progo.

Dia menyarankan pamong praja yang hendak menjadi anggota parpol dengan sukarela mengundurkan diri. Pilih saja mau jadi politisi atau PNS. Jangan dilakukan sama-sama, katanya. Progo yang juga Ketua Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) itu juga melarang PNS memihak dalam Pilkada. Apa pun iming-imingnya harus ditolak, ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, politisi Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan menilai fungsi kontrol dari masyarakat lebih dominan dibanding mengandalkan imbauan dari pemerintah. Masyarakat lebih tahu kalau ada PNS yang berkegiatan politik praktis, ujarnya.

Anggota Komisi II (Bidang Pemerintahan) DPR itu menilai imbauan Depdagri belum sepenuhnya manjur menghadapi realitas di lapangan terutama dalam Pilkada di daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan. Siapa yang bisa mengawasi ribuan PNS dalam satu waktu. Saya yakin pasti masih ada yang melakukan pemihakan politik, katanya.

Apakah termasuk di Partai Golkar? Menurut Ferry, sikap partainya sebenarnya justru mempertanyakan kebijakan Depdagri yang melarang PNS berpolitik. Perlu diperjelas dulu apa yang dimaksud berpolitik. Sebab, bukankah hak setiap warga negara untuk ikut terlibat dalam pemerintahan. Termasuk berpolitik, ujarnya. (jpnn)

sumber: jppn

8 Balon DPD Tak Lolos Verifikasi

SERANG – KPU Banten menyelesaikan proses verifikasi faktual bagi bakal calon (balon) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilu 2009. Hasilnya, sebanyak 8 balon anggota DPD, dinyatakan tidak lolos verifikasi.

Ketua Pokja Verifikasi KPU Banten Lukman Hakim mengatakan, 8 balon tersebut dinyatakan tidak lolos verifikasi, sebab berdasarkan verifikasi faktual, ke-8 balon tersebut dukungannya tidak mencapai 3.000, seperti yang disyaratkan. “Ada juga yang administrasinya tidak lengkap,” terang Lukman yang dihubungi, Jumat (29/8).

Namun, Lukman tidak bersedia menyebutkan nama-nama balon anggota DPD yang tak lolos verifikasi tersebut. “Karena tahap di KPU Banten belum final. Ini juga kesepakatan pleno di KPU Banten untuk tidak menyebutkan nama-namanya,” kilah Lukman.

Ditegaskan, KPU Pusat yang akan menyebutkan nama-nama balon DPD yang lolos. “Itu sudah berupa DCS (daftar calon semntara-red),” ungkap mantan anggota Panwas Pemilu 2004 ini.

Meski demikian, Lukman mengungkapkan ke-8 balon yang tak lolos verifikasi itu bagian dari 9 balon DPD yang pada saat verifikasi faktual tahap pertama, jumlah dukungannya tidak memenuhi syarat.

Lukman menambahkan, walaupun proses di KPU Banten telah selesai, namun proses verifikasi lanjutan akan dilakukan oleh KPU Pusat. “Karena itu, KPU Pusat meminta kita (KPU Banten-red) untuk melampirkan seluruh berkas bakal calon beserta hasil verifikasi,” paparnya.

Dia menegaskan, proses di KPU Pusat untuk memastikan apakah penetapan sudah atau belum memenuhi syarat oleh KPU Banten sama dengan penilaian KPU Pusat. “Ini yang akan diverifikasi lagi oleh KPU Pusat. Jadi bisa saja ada perubahan. Bisa jadi setelah disortir KPU Pusat ternyata yang tadinya tidak memenuhi syarat jadi berubah memenuhi syarat,” terang Lukman. (esl)

sumber: radar banten

69 Balon DPD Lolos di Pusat

SERANG – Para bakal calon (balon) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Provinsi Banten sudah harus bersiap-siap untuk berkompetisi memperebutkan suara agar bisa duduk sebagai senator di Senayan.

Terhitung sejak 26 September lalu, KPU Pusat sudah mengumumkan nama para balon DPD dalam daftar calon sementara (DCS) DPD peserta Pemilu 2009.

Ketua Pokja Verifikasi KPU Banten Lukman Hakim membenarkan lolosnya ke-69 bakal calon dalam DCS. “KPU Pusat sudah mengumumkan DCS untuk DPD dari provinsi Banten. Namun, kami memang belum menerima tembusannya. Tapi sudah bisa diakses masyarakat di websitenya KPU,” papar Lukman, Minggu (5/10).

Ia juga memastikan ke-69 balon DPD yang diserahkan KPU Banten ke KPU Pusat lolos verifikasi DCS. “Memang sebelumnya KPU Pusat sempat meminta klarifikasi KPU Banten atas berkas sejumlah bakal calon. Kita sudah berikan klarifkasi dan selesai,” tandasnya.

Dalam waktu dekat, imbuh Lukman, KPU Banten akan mendapatkan daftar beserta foto calon DPD untuk disosialisasikan. “Soal nomor urut juga nanti KPU Pusat yang menentukan,” ungkapnya.

Berdasarkan data di www.kpu.go.id, 69 nama balon DPD sudah masuk dalam DCS beserta foto wajah masing-masing balon. Namun, KPU Pusat belum mencantumkan nomor urut balon DPD.

Sejumlah nama yang sudah tak asing lagi, seperti bekas anggota DPRD Banten, anggota KPU Banten, akademisi, serta tokoh masyarakat dan yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPD RI, masuk dalam DCS. Termasuk anak Gubernur Banten dan anak anggota DPD RI juga masuk dalam DCS. (esl)

sumber: radar banten

3 Anggota Panwas Pemilu Banten Ditetapkan

SERANG – Tiga anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Provinsi Banten ditetapkan Badan Pengawas (Bawas) Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 2009 di Provinsi Banten. Penetapan tiga anggota Panwas Pemilu Provinsi Banten diketahui Selasa (26/8) lalu.

Ketiga anggota Panwas Pemilu Banten ini adalah Sys Dharnanto, Ranthi Pancasasti, dan HA Taufik. Sebelumnya mereka mengikuti fit and propert test, Rabu (20/8) lalu, bersama tiga orang lainnya yang tak lolos uji kelayakan, yakni Asep Herman Soesilo, Retno Silitonga, dan Agus Setiawan.

Salah satu anggota Panwas Pemilu Banten, Sys Dharnanto yang dihubungi kemarin (Rabu, 27/8) membenarkan telah adanya penetapan anggota Panwas Pemilu 2008. “Saya sudah terima salinan keputusan Bawaslu dan undangan untuk pelantikan,” ungkap Sys.

Rencananya, kata dia, pelantikan anggota Panwas Pemilu Banten akan dilaksanakan Jumat (29/8) di Jakarta, pukul 09.00.

Terpisah, anggota KPU Banten, Didih M Sudih menyambut baik pelantikan yang sekaligus menandai terbentuknya Panwas Pemilu di Provinsi Banten. “Kita sangat gembira, karena Panwas akan bermitra dengan kita (KPU Banten-red). Karena selain akan mengawasi KPU, pelaksanaan di luar juga sudah membutuhkan pengawasan,” ungkap Didih di kantor KPU Banten.

Dia berharap, setelah Panwas Pemilu Banten dilantik dapat langsung menindaklanjuti pembentukan Panwas Pemilu kabupaten/kota di Banten. (esl)

sumber: radar banten

1.020 Bakal Caleg di DPRD Banten


SERANG – Sebanyak 1.020 bakal calon anggota legislatif (caleg) dari 28 partai politik (parpol) mendaftarkan diri untuk bisa berebut kursi di DPRD Banten pada Pemilu 2009, berdasarkan data di KPU Banten, Kamis (21/8).

Dari jumlah itu, terdapat 4 parpol terdapat 4 parpol yang mendaftarkan caleg ganda yang diajukan oleh kepengurusan parpol yang berbeda. Ke-4 parpol itu adalah, Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai RepublikaN, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan.

Caleg PPDI diajukan dua kepengurusan yaitu, kubu Hadi Abdul Madjid dan kubu Yoyo Gundero Suwandi. Sementara PKB, seperti diketahui, terdapat dua versi caleg yakni, versi Ketua DPW PKB Banten Thoni Fathoni Mukson (kubu Gusdur) dan versi Ketua DPW PKB Banten Rahmat Abdul Ghani.

Sementara PPP Banten ada versi Dimyati Kusumah dan versi Wakil Sekretaris E Hafadzah. Khusus PPP, meski nama caleg tidak berbeda, namun dalam penomoran urut dua versi caleg ini jelas berbeda. Versi E Hafadzah, beberapa nama seperti Ali Fauzan berada di nomor urut satu untuk caleg DPRD Banten dari daerah pemilihan (DP) Kota Cilegon, HM Sayuti nomor urut satu di DP Kota Tangerang, E Hafadzah nomor urut satu di DP Kabupaten/Kota Serang, Tati Haryati di DP Kabupaten Lebak, Yayat Supriyatna di DP Pandeglang dan Makmun Muzaki di DP Kabupaten Tangerang. Sebagai pembanding, di daftar caleg versi Dimyati, nama Makmun Muzaki berada di nomor urut 4.

Hal itu dibenarkan Makmun Muzaki. “Iya di nomor empat,” ungkapnya ketika bertemu di kantor KPU Banten. Ketua Pokja Pencalonan KPU Banten Lukman Hakim mengatakan, pihaknya akan bersikap hati-hati dalam menangani caleg yang diajukan dari kepengurusan parpol ganda. “Kami tidak akan mengambil kebijakan sendiri. Kami akan berkoordinasi dengan KPU Pusat. Jadi saat ini, kami menunggu ‘perintah’ dari KPU Pusat,” ujarnya.

Lukman menegaskan, menerima caleg dari kepengurusan parpol ganda karena pada 19 Agustus lalu adalah batas akhir pendaftaran caleg. “Kami memang berhak menerima pendaftaran caleg. Setelah itu baru diverifikasi dan akan ketahuan parpol mana yang akan diputuskan berhak mendaftarkan caleg. Yang jelas, hanya satu kepengurusan yang berhak mengajukan caleg,” ujar mantan aktivis mahasiswa ini.

Anggota KPU Banten lainnya, Didih M Sudih menegaskan bahwa KPU bersikap netral dalam menyikapi baik kepengurusan parpol ganda maupun pencalegan ganda ini. “KPU menginginkan legalitas azas legalitas dengan mengacu pada perundangan yang berlaku. Tidak masuk dalam internal parpol,” tandas Didih melalui telepon. “Saat ini verifikasi sedang berjalan,” imbuhnya. (esl/alt)

sumber: radar banten


Andika Sambut Obor Nusantara

SERANG - Koordinator Obor Nusantara Provinsi Banten meminta kepada masyarakat Banten untuk mendukung kegiatan Obor Nusantara yang diselenggarakan untuk memperingati 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional. Pasalnya, dalam penyelenggaraan tersebut akan dikemukakan berbagai hal tentang ruh kebangsaan dan bernegara untuk menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kegiatan Nasional yang bertemakan "Bersatu Membangun Negeri" ini bertujuan untuk membangkitkan spirit kebangsaan dan memupuk nasionalisme bangsa Indonesia dengan diawali pembawaan obor Merah Putih yang dibawa mengelilingi 33 provinsi dan 207 kabupaten/kota se- Indonesia. "Agenda ini diawali dengan penyulutan api untuk Obor Nusantara berwarna merah dari kota Sabang dan warna putih dari Merauke pada tanggal 5 Juni 2008 lalu, dan pada tanggal 26 Juli nanti obor berwarna merah tersebut akan sampai di Banten dari Lampung" kata Ketua Panitia Kirab Obor Nusantara Banten, Andika Hazrumy kepada sejumlah wartawan, Kamis (17/7) kemarin.

Masih kata Hazrumy, nantinya obor itu akan dipertemukan saat acara puncak di Ibukota Negara, DKI Jakarta pada tanggal 17 Agustus sekaligus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. "Sebelum sampai Jakarta, Obor Merah akan dibawa keliling ke seluruh wilayah Banten mulai dari Kota Cilegon sampai Kota Tangerang". jelasnya.


sumber: Harian INDO POS (18 Juli 2008)


Andika Hazrumy Calon DPD Banten

Andika Hazrumy, anak pertama Gubernur Banten Rt Atut Chosiyah ikut meramaikan bursa pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Pria yang tercatat sebagai mahasiswa Universitas Pelita Harapan ini resmi mendaftar dan menyerahkan bukti dukungannya ke kantor KPU Banten, Senin (14/7).

Andika datang ke KPU Banten dengan diiringi sejumlah masa pendukungnya, di antaranya dari Karang Taruna, GP Ansor, Majelis Ta’lim, dan Dewan Harian Daerah (DHD) 45. Sejumlah pengurus Relawan Banten Bersatu (RBB) yang dulu menjadi motor pendukung Atut pada pemilihan gubernur (pilgub) juga turut mengantarkan Andika. Rombongan ini diterima langsung oleh Ketua KPU Banten Hambali.

Kepada para wartawan, Andika membantah pencalonan dirinya dikaitkan dengan posisi orangtuanya sebagai gubernur. “Bukan karena anak gubernur, tapi saya punya basis massa sendiri, terutama dari kalangan pemuda,” ungkap pria yang tercatat sebagai Wakil Ketua GP Ansor Banten dan Bendahara Karang Taruna Banten ini.

Pria kelahiran Desember 1985 ini mengaku tak gentar untuk bersaing dengan tokoh lain pada pencalonan DPD, termasuk dengan tokoh-tokoh berskala nasional seperti Taufiequrrahman Ruki yang juga mencalonkan diri. “Saya optimis bersaing dengan calon lain. Saya perwakilan dari kaum muda,” ujarnya.

Disinggung tentang motivasi pencalonannya, ayah dua orang puteri ini menegaskan, dirinya mendaftar sebagai bakal calon anggota DPD untuk memberikan andil dalam pembangunan Banten. “Saya ingin memberikan sumbangsih kepada masyarakat Banten untuk menuju Banten sejahtera berlandaskan iman dan takwa,” ujarnya. (qizink)


Rano Terima Obor Nusantara di GSG

TIGARAKSA – Wakil Bupati Tangerang Rano Karno menerima obor nusantara, di Gedung Serba Guna (GSG) Kabupaten Tangerang, di Tigaraksa, Sabtu (30/8) lalu.

Obor berwarna merah itu diserahkan Ketua Panitia Daerah Obor Nusantara Provini Banten Andika Hazrumy. Selanjutnya, obor itu diinapkan di Puspem Kabupaten Tangerang.

Panitia Nasional Obor Nusantara Haris Yasin mengaku, sambutan kepala daerah di Banten sangat baik. Seusai menerima obor ini, Rano menerima piagam penghargaan sebagai daerah yang disinggahi obor nusantara.

Kegiatan pawai Obor Nusantara ini digelar mulai 5 Juni lalu. Sesuai jadwal, kegiatan ini masuk di wilayah Banten melalui Pelabuhan Merak Cilegon pada (26/8) lalu. Banten merupakan provinsi ke-11 yang dilintasi.

Pawai Obor Nusantara yang akan tiba di Provinsi Banten ini berasal dari wilayah Indonesia bagian barat, yang dimulai dari Sabang.

Kegiatan Pawai Obor Nusantara ini mengelilingi 33 provinsi dan 207 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang dibagi dua wilayah. Di wilayah bagian barat dimulai dari Sabang dan wilayah bagian timur dimulai dari Merauke. Keduanya akan bertemu di Monas Jakarta sebagai pusat monumen obor.

Ketua Panitia Daerah Obor Nusantara Provinsi Banten Andika Hazrumy mengatakan, kegiatan pawai Obor Nusantara ini digelar dalam rangka memperingati 100 tahun kebangkitan nasional.

Pawai Obor Nusantara ini bertujuan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta menghidupkan kembali nilai kearifan budaya nasional, membangkitkan spirit kebangsaan, dan menyadarkan anak bangsa untuk bangkit mewujudkan cita-cita proklamasi. (dai)

sumber: radar banten


Obor Nusantara Masuki Merak

Dalam rangka memperingati 100 tahun hari kebangkitan bangsa Indonesia, sejumlah perwakilan Karang Taruna se-Indonesia melakukan Kirab Obor Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kirab Obor Nusantara itu dimulai dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Setelah menempuh perjalanan selama tiga bulan dengan melampaui kabupaten dan kota di Pulau Sumatera, Selasa (26/8) kemarin, Kirab Obor Nusantara tiba di Pelabuhan Merak sebagai penerimaan obor untuk Pulau Jawa. Penerimaan tersebut, diwakili oleh Gubernur Banten, Hj Ratu Atut Chosiyah, karena tiba di wilayah Banten.

Diketahui, dalam iring-iringan kirab pembawa obor Nusantara tersebut, terdapat sosok lelaki gagah mewakili Banten yang ikut menjadi peserta kirab. Dia adalah Andika Hazrumy sebagai anggota Karang Taruna Adhiya Karya Mahata Yodha (AKMY) Provinsi Banten.

Andika merupakan salah satu yang bisa dibanggakan, karena ia berhasil membawa obor Nusantara ke Banten atau Pulau Jawa setelah berhasil menempuh perjalanan tiga bulan di Pulau Sumatera. Rencananya, ia akan terus berupaya mengikuti kirab hingga kemampuan maksimalnya.

Sebelum Kirab Obor Nusantara itu sampai ke DKI Jakarta pada tanggal 31 Agustus nanti, wilayah kabupaten dan kota di Banten juga akan dilalui. Diawali di Kota Cilegon pada tanggal 26 Agustus, lalu dilanjutkan ke Kabupaten Serang 27 Agustus, Pandeglang 28 Agustus, Lebak 29 Agustus, Kabupaten Tangerang 30 Agustus dan Kota Tangerang 31 Agustus kemudian langsung berlanjut ke DKI Jakarta.

“Di masing-masing kabupaten dan kota di Banten, tim panitia pelaksana akan menggelar bakti sosial seperti khitanan massal, pemberdayaan LPM dan lainnya,” kata Andika saat melaporkan kegiatan dalam upacara yang digelar langsung di halaman PT ASDP Merak setelah beberapa waktu tiba dari Lampung.

Dalam upacara, Gubernur Banten sempat membacakan Deklarasi Kirab Obor Nusantara di Hari peringatan 100 tahun Kebangkitan Bangsa Indonesia yang ditandatangani langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Gubernur Banten, Hj Ratu Atut Chosiyah berpesan, masyarakat dan para generasi penerus bangsa tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga titik darah penghabisan. “NKRI sudah menjadi harga mati, di mana kita harus lebih kuat untuk mempertahankannya. Saya mendoakan kirab ini dapat menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat Indonesia,” tegasnya.

Usai melakukan upacara, secara resmi Atut melepas kembali pasukan Kirab Obor Nusatara. Menurut rencana, Kirab Obor Nusantara akan singgah di rumah dinas Walikota Cilegon, Tb H Aat Safa'at. Setelah itu, akan dilanjutkan ke Kabupaten Serang.

Sumber: khomsurizal.blogspot.com